Oleh Imam Khanafi, Phos Collective, sedang melakukan program yang membuka kembali kesenian sebagai ruang gagasan bagi masa depan Kudus.

BEBERAPA hari terakhir, dari panggung teater di Kudus dan Jepara, pameran kolektif di Rembang, Jepara dan Kudus hingga berderet festival kita bisa melihat sebuah pemandangan yang menarik: kebudayaan bergerak begitu subur, tetapi publiknya, bahkan kadang para pengelolanya, tampak terlalu mudah kaget. Perbedaan pendapat dianggap ancaman, kritik dibaca sebagai serangan pribadi, dan komentar tajam ditafsirkan sebagai permusuhan.

Padahal di ruang lain percekcokan menjadi kegiatan pagi, pertengkaran justru dianggap olahraga pikiran. Kawan dekat bisa saling mencela perkara diksi, saling menohok perkara argumen, dan bangun esok hari tanpa dendam yang berarti. Di sana, debat bukan tragedi moral, melainkan cara merawat kewarasan intelektual.

Kerapuhan publik seni di Kudus, Jepara, dan Rembang hari ini lahir bukan dari ruang kosong; ia tumbuh dalam masyarakat yang feodal secara sosial, tetapi dipaksa tampil demokratis. Kita senang pada kata “harmonis” dan “guyub”, tetapi tidak pernah siap menerima gesekan sebagai bagian dari perkembangan gagasan. Seni ingin tampil rapi, padahal ia justru berkembang dari ketegangan.

Sosiolog Randall Collins menulis bahwa konflik adalah energi kebudayaan, ia mencegah stagnasi dan memaksa lahirnya ide baru. Tetapi di era “rezim engagement”, kegagetan berubah menjadi komoditas algoritmik. Reaksi emosional lebih dihargai daripada pemahaman. Akibatnya, pementasan yang keras gagasannya dipuji hanya karena “ramai”, bukan karena ia mengajak kita berpikir.

Fenomena yang muncul belakangan ini menunjukkan ironi: acara budaya berlangsung hampir setiap minggu, tetapi pejabat yang hadir sering tampak seperti tamu yang tidak benar-benar tahu apa yang sedang ditonton. Pameran dianggap seremonial, lokakarya dilihat sebagai pelengkap laporan, dan kritik terhadap minimnya dukungan justru dibaca sebagai ancaman terhadap instansi.

Padahal di Kudus, Jepara, dan Rembang, pertumbuhan seni hari ini digerakkan oleh energi warga. Komunitas teater bekerja tanpa anggaran, perupa membayar ruang pamer dengan patungan, riset sejarah dilakukan secara mandiri. Kebudayaan berjalan, pemerintah menonton. Poster hadir, pemahaman absen. Dukungan administratif muncul, tetapi visi kebudayaan tak pernah benar-benar dibicarakan.

Dalam sejarah pemikiran, kritik bukanlah barang tabu. Schopenhauer menyebutnya the art of insult, seni memaksa lawan berpikir. Bahkan al-Ghazali, yang sering kita bayangkan lembut, memakai hujjah pedas sebagai alat untuk menyingkap kesalahan. Dialog panas bukan dianggap aib, melainkan metode untuk membersihkan nalar.

Kritik dalam bingkai ini, bukan perilaku primitif. Ia bagian dari mekanisme intelektual untuk menguji keteguhan gagasan: memperkerasnya sampai retak, lalu menemukan bentuk baru. Bahankan hari ini kritik dibaca sebagai kompetisi harga diri, bukan sebagai percakapan gagasan.

Karena itu, yang kita butuhkan bukan publik seni yang manis, tetapi publik seni yang dewasa. Publik yang mampu merayakan pertengkaran, menjawab kritik dengan argumen, dan tidak mudah tersinggung oleh perbedaan. Sebab kedewasaan budaya lahir bukan dari kehalusan, melainkan dari keberanian menghadapi ketegangan tanpa jatuh pada sentimen personal.

Seperti kata al-Ghazali, jalan menuju kebenaran sering kali tidak nyaman, dan justru yang perih itulah yang membersihkan. Maka pertanyaannya: apa arti pementasan setiap hari jika kritik dianggap ancaman? Untuk apa pameran bergantian jika gagasan tak boleh disentuh? Kebudayaan tidak tumbuh dari keramaian semata; ia tumbuh dari keberanian berpikir.

Seni akan mandek jika publiknya rapuh, dan lebih mandek lagi jika pemerintahnya tuli. Yang diperlukan kini adalah keberanian untuk tidak mudah kaget. Sebab kebudayaan hanya dapat maju jika kita berani menatap cermin, meski yang terpampang kadang wajah yang tak ingin kita lihat. Semoga. (*)